MEDIAKAMPUS.INFO – Civitas akademisi Tazkia melaksanakan Konsolidasi terkait isu HAM dalam rangka menyikapi hari HAM Internasional.
Dalam agenda konsolidasi tersebut setidaknya ada dua pokok isi pembahasan, diantaranya masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sampai masalah pelanggaran HAM dan Genosida yang terjadi di belahan dunia.
Mahasiswa tazkia membahas terkait penyelesaian HAM berat di masa lalu yang menjadi pekerjaan rumah bagi negara Indonesia dan tidak pernah terselesaikan dari masa ke masa. Mereka juga membahas kejahatan genosida yang dilakukan zionis Israel kepada rakyat Palestina.
Indra Mahfuzhi Presiden Mahasiswa Institut Tazkia mengungkapkan, “HAM bukan hanya hak, akan tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya”
Menanggapi isu tersebut, 10 Desember 2024 lalu seluruh civitas akademisi Tazkia sepakat membuat pernyataan sikap tegas bahwa mahasiswa Tazkia yang tergabung dalam organisasi BEM dan komunitas SJP Tazkia serta segenap Himpunan Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama terbengkalai di Indonesia.
“Pelanggaran HAM berat selalu menjadi PR bagi negara kita maka tanggung jawab ini harusnya menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan nya,” ungkap Indra Mahfuzhi.
Pernyataan tersebut menekankan urgensi kemerdekaan Palestina dan menyerukan pemberhentian genosida yang terjadi di wilayah tersebut.
Ketua Umum SJP Tazkia Muhammad Fauzil Adhim mengungkapkan, “Perlu ada dukungan yang lebih dari masyarakat kita dalam mendorong kemerdekaan Palestina.”
“Sebagai bentuk solidaritas, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif menggunakan hashtag #ExpelIsraelFromUN di media sosial sebagai bentuk tekanan kepada PBB untuk bertindak tegas. Mari kita tunjukkan bahwa suara kita bersatu dalam mengecam tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Saatnya kita bersuara untuk keadilan dan kemanusiaan,” lanjut Fauzil.
Melalui pernyataan sikap tersebut seluruh Mahasiswa Tazkia berharap bahwa pemerintah mendengarkan suarat rakyat dan bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia.(fk/png)
